Dukungan Pihak Asing yang Tetap Ingin Menguasai Indonesa Terhadap Presiden yang Lemah, Tidak Tegas dan Bisa dikendalikan.

Dukungan Pihak Asing yang Tetap Ingin Menguasai Indonesa Terhadap Presiden yang Lemah, Tidak Tegas dan Bisa dikendalikan.

Hanya ada 1 pihak yang diuntungkan dengan adanya kerusuhan di suatu negara, yaitu asing. Asing yang mana? Asing yang memiliki kepentingan besar di Indonesia. Apa kepentingan terbesar asing terhadap Indonesia? Sumber daya alam dan energi.

Seperti telah saya paparkan sebelumnya, ada beberapa aspek penting yang tidak disukai asing dari Prabowo – Hatta :

  1. Prabowo – Hatta akan melanjutkan UU Larangan Ekspor Minerba (Mineral dan Pertambangan).
  2. Prabowo – Hatta akan desak penguasaan 51% aset strategis Indonesia yang dikuasai asing (divestasi)
  3. Prabowo – Hatta akan renegosiasi kontrak-kontrak migas yang akan habis kontrak antara 2015 – 2021.
  4. Prabowo – Hatta tidak akan mencabut subsidi BBM dengan cara yang diinginkan asing.

Hatta Rajasa, ketika menjabat Menko Perekonomian berhasil memberlakukan UU Larangan Ekspor Minerba (Mineral dan Pertambangan). Sebelum UU Larangan Ekspor Minerba diberlakukan, perusahaan tambang asing bebas mengekspor bahan tambang mentah. Dampaknya, penerimaan negara (pajak) lebih rendah karena ekspor dilakukan pada bahan mentah yang harga jualnya lebih rendah. Dengan UU Larangan Eskpor Minerba, perusahaan tambang hanya boleh mengekspor bahan setengah jadi atau bahan jadi. Dampaknya, penerimaan negara (pajak) lebih tinggi karena ekspor dilakukan pada bahan setengah jadi atau bahan jadi (harga jual lebih tinggi).

Asing sangat dirugikan dengan adanya kebijakan larangan ekspor Minerba itu. Kini asing-asing penguasa tambang harus membangun pengolahan bahan mentah (smelter) untuk bisa mengekspor bahan tambang. Artinya, asing-asing ini harus investasi triliunan rupiah jika masih mau melanjutkan operasinya di Indonesia. Dampak lainnya dari arus masuk dana triliunan rupiah adalah penguatan rupiah. Penguatan nilai tukar rupiah akan berimplikasi positif pada perekonomian negara. Prabowo – Hatta akan melanjutkan UU Larangan Ekspor Minerba sehingga dimusuhi asing.

Prabowo – Hatta juga akan mendesak penguasaan aset-aset strategis Indonesia sebesar 51%. Saat ini, Indonesia sebagai tanah sumber daya alam hanya kebagian porsi kecil dalam hal kepemilikan. Memperjuangkan kepemilikan 51% saham artinya menjadikan Indonesia dominan menguasai aset-aset Indonesia. Prabowo – Hatta komiten akan melanjutkan perjuangan memperoleh 51% saham di aset-aset strategis Indonesia yang saat ini dikuasai asing.

Prabowo – Hatta juga akan merenegosiasi kontrak-kontrak migas yang akan habis kontrak antara 2015 – 2021. Perlu diketahui, pada 2015 – 2021 ada 28 blok migas yang habis kontraknya dan jadi tanggung jawab pemerintahan 2014 – 2019. Tentu saja, asing-asing yang saat ini memegang 28 blok migas menghendaki perpanjangan kontrak. Komitmen Prabowo – Hatta melakukan renegosiasi dianggap ancaman bagi asing-asing pengelola 28 blok migas itu. Dengan renegosiasi, asing-asing itu berpotensi membayar lebih besar ke penerimaan negara Indonesia. Pengeluaran lebih besar itulah yang sangat ditakuti asing dari Prabowo – Hatta.

Mengenai kepentingan asing di Indonesia, Jokowi dalam debat Capres menegaskan akan menghormati kontrak yang ada. Artinya, Jokowi – JK tidak akan memperjuangkan divestasi 51% saham serta akan memperpanjang kontrak 28 blok migas itu. Bukan tidak mungkin, Jokowi – JK juga akan merevisi UU Larangan Ekspor Minerba agar sejalan dengan kepentingan asing.

Faktor lain yang juga ditakuti asing dari Prabowo – Hatta adalah soal Subsidi BBM. Berbeda dengan Jokowi – JK yang akan mencabut Subsidi BBM secara langsung, Prabowo – Hatta akan mencabut secara bertahap.

Dampaknya sangat signifikan antara mencabut Subsidi BBM secara langsung dengan bertahap. Mencabut Subsidi BBM secara langsung akan menjadikan harga BBM Premium di level Rp 10.000/liter. Itu berarti, selisih harga BBM Premium dengan Pertamax hanya sekitar Rp 300 – 500/liter.

Saat ini, konsumsi BBM Premium per tahun mencapai 30 juta Kiloliter (KL). Kemampuan produksi BBM Premium Pertamina sebesar 12 juta Kiloliter (KL). Impor BBM Premium sekitar 18 juta Kiloliter. Sementara kemampuan produksi Pertamina untuk BBM Pertamax hanya 1 juta Kiloliter (KL).

Apabila selisih harga BBM Premium dan Pertamax hanya Rp 300 – 500/liter, ada potensi sebagian konsumen Premium migrasi ke Pertamax. Masalahnya adalah, kemampuan produksi Pertamina untuk BBM Pertamax hanya 1 juta Kiloliter (KL). Apabila migrasi Premium ke Pertamax mencapai 18 juta kiloliter, maka 17 juta kiloliter akan dipasok darimana?

Hanya ada 2 jawaban :

  1. BBM merek asing kelas Pertamax.
  2. BBG (mendorong konversi BBM ke BBG)

Saat ini, 40 perusahaan BBM merek asing telah memperoleh izin membuka SPBU, masing-masing boleh bangun 20.000 SPBU asing kelas Pertamax. Artinya total ada 800.000 SPBU merek asing kelas Pertamax yang siap dibuka. Seluruh 800.000 SPBU merek asing kelas Pertamax itu mengincar pasar 17 juta Kiloliter konsumen Premium yang migrasi.

Lihat referensinya disini :

Suara Pembaruan : 800.000 SPBU Asing Akan Kuasai Indonesia

Tak hanya BBM merek asing (kelas Pertamax) yang menyambut baik pencabutan Subsidi BBM secara langsung (tidak bertahap), tapi juga produsen BBG. Seperti kita ketahui, Jokowi – JK memiliki program mendorong konversi BBM ke BBG (bahan bakar gas). Produsen-produsen BBG (gas) asing juga menyambut baik rencana pencabutan subsidi BBM secara langsung.

Sederhananya, pencabutan Subsidi BBM secara langsung akan menyuburkan BBM merek asing dan BBG merek asing.

Jadi kalau kita lihat, Jokowi – JK sangat disukai asing karena beberapa faktor :

  1. Jokowi – JK akan hormati kontrak asing dan tidak akan mengganggu gugat (renegosiasi dan divestasi).
  2. Jokowi – JK berpeluang merevisi UU Larangan Ekspor Minerba.
  3. Jokowi – JK akan memperpanjang kontrak 28 blok migas yang habis di 2015 – 2021.
  4. Jokowi – JK akan mencabut Subsidi BBM secara langsung untuk menyuburkan BBM dan BBG merek asing.

Lihat referensinya disini :

Bisa anda bayangkan sendiri berapa nilai kontrak 28 blok migas itu, sekitar Rp 10.000 triliun. Lalu kerugian asing dengan adanya UU Larangan Ekspor Minerba dan investasi pembangunan smelter. Lalu kerugian asing dari renegosiasi yang akan memberikan pemasukan lebih besar kepada negara. Lalu juga nilai 800.000 SPBU merek asing yang siap dibuka untuk merambah pasar 17 juta kiloliter BBM kelas Pertamax.

Dari sini saya bisa katakan, wajar asing menyiapkan kerusuhan jika Jokowi – JK kalah. Karena jika Prabowo – Hatta memimpin, ada ‘kerugian’ dari pihak asing yang saat ini menguasai sumber daya alam Indonesia. Jika Prabowo – Hatta memimpin, pemerintah Indonesia akan memiliki peranan lebih terhadap aset-asetnya yang saat ini dikuasai asing. Jika Prabowo – Hatta menang, asing akan membayar lebih banyak ke penerimaan negara, sehingga dianggap merugikan. Jika Prabowo – Hatta menang, Indonesia akan lebih kaya dari hari ini. Dan itulah yang ingin dihindari asing.

Mari kita simak kelanjutan kisahnya.

Sumber : http://politik.kompasiana.com/2014/07/08/jokowi-jk-galang-kerusuhan-jika-kalah-667222.html dengan sedikit tambahan data fakta di lapangan

Semoga Indonesia bisa terlepas dari kungkungan pihak asing dibawah kepemimpinan Presiden yang tegas, berani, berwibawa dan sangat berkeinginan sejahtera dan maju di atas kaki sendiri. Amin.

Iklan