Dr Khalid Alamuddin, salah satu peimpin Partai An Nur Mesir mengancam akan turun ke jalan karena junta militer telah mengingkari janji saat melakukan kudeta terhadap presiden terpilih Mesir DR Muhammad Mursi dengan menghilangkan pasal 219 yang merupakan tafsiran dari pasal 2 UU baru Mesir tahun 2012 yang dibuat pemerintahan Mursi.

Pasal 2 menyatakan negara Mesir berdasarkan dasar-dasar keislaman. Lalu pasal 219 berbunyi: “Dasar-dasar keislaman itu meliputi dalil-dalil universal dan kaida-kaidah ushul dari segi fikih dengan sumber-sumber mu’tabar (teranggap) dalam madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah.”

Pasal ini jelas merugikan kelompok syiah, karena itu berarti madzhab mereka tidak diakui. Pasal ini diyakini kaum sekuler sebagai langkah Mursi untuk menerapkan syariat Islam berupa hukum hudud dan ekonomi, karena dengan landasan itu pemerintahannya berhak mengubah hukum pidana yang ada yang masih menggunakan peninggalan Perancis. (Fimadani.com)