mayat-di-mesir

Partai Kebebasan dan Keadilan dan anggota tim hukum Dewan Syura internasional mendapat tugas untuk menyelidiki peristiwa di Mesir. Mereka akan bertugas untuk menyelidiki kasus penahanan Presiden Mohamed Morsi, sejak dari awal penahananya hingga jatuhnya ribuan syuhada dan korban luka-luka lainnya.

Tim ini juga akan bertugas dalam  memberikan nasihat hukum berdasarkan hukum internasional dan konstitusi.

Anggota tim ini terdiri dari berbagai tokoh hukum internasional, di antaranya mantan jaksa agung di Inggris, Lord Ken Macdonald, spesialis pengacara Inggris di HAM Michael Mansfield dan dua penasihat Ratu Inggris. Selain itu pengacara Afrika Selatan dan Pelapor Khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia John Dugard, juga masuk dalam tim ini.

Dilaporkan tim akan mulai bekerja untuk menyelidiki tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Mesir sejak bulan Juli lalu. Mereka akan berdiskusi terkait kemungkinan dibawanya kasus kejahatan kemanusiaan ini ke tingkat lokal maupun pengadilan internasional.

Kelompok ini telah mengumumkan kepada tentara Mesir bahwa penyelidikan telah dimulai, dan memintanya untuk memperoleh bukti yang ditemukan dalam kepemilikan polisi dan tentara.

Koordinator tim mengatakan perlunya untuk menyelidiki kasus ini secara cepat dan rinci atas tindakan sewenang-wenang militer Mesir sebelum diangkat ke Mahkamah Pidana Internasional.

“Kita harus menekan Dewan Keamanan PBB segera mengambil langkah untuk mencegah terjadinya kejahatan tambahan di Mesir.”

Seorang anggota internasional tim Michael Mansfield mengatakan bahwa inti dari inisiatif ini adalah untuk menghormati aturan hukum dan hak-hak yang melekat dalam demokrasi dan hak untuk hidup itu sendiri.

Untuk itu, tim investigasi ini akan bekerja dalam dua jalur. Pertama, meyakinkan Dewan Keamanan PBB untuk menyeret mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut ke Mahkamah Pidana Internasional.

Kedua menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap setiap anggota rezim militer di Mesir untuk membawanya ke pengadilan.

[Dt/Aljazeera.net/Islampos]