Liputan6.com, Jakarta : Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak diundang dalam rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) partai koalisi pendukung pemerintahan SBY yang digelar Selasa 11 Juni malam. Padahal PKS tergabung dalam partai koalisi. Namun PKS tetap santai menanggapi hal ini.

“Diundang tidak diundang, haknya Setgab,” ujar Ketua DPP PKS Jazuli Juwaini di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/6/2013).

“Kalau tidak dianggap lagi, ya itu hak mereka. Kami tidak sakit hati,” ucapnya.

Saat semua partai koalisi sepakat dengan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), PKS menolak. Namun Jazuli mengatakan, perbedaan itu jangan diartikan sebagai pembangkangan. Perbedaan merupakan bagian dari demokrasi.

“PKS tidak pernah menantang, tidak pernah menantang untuk ditendang dari koalisi, tidak pernah menantang untuk dikeluarkan dari koalisi. Tapi PKS beri sikap soal kenaikan harga BBM karena berpihak untuk rakyat. Dan kami terima risiko membela rakyat,” tutur Juwaini.

Salah satu contoh yang menjadi perhatian PKS atas kebijakan ini, yakni bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) sebesar Rp 150 ribu yang diberikan selama 6 bulan. “Setelah 6 bulan, mau ngapain mereka itu? Dibiarkan kesusahan atau ada tawaran lain? Kan itu yang harus dipikirkan,” kata Jazuli.

Menanggapi rencana kenaikan harga BBM ini, PKS memang terbagi menjadi 2 kubu. Kader PKS yang tergabung di kabinet pemerintahan sebagai menteri menyatakan dukungannya atas kebijakan ini. Sementara yang lainnya menolak. Namun bagi Jazuli, ini merupakan hal yang wajar.

“Sejak mereka jadi menteri mereka sudah putus dari partai. Tugas menteri itu membantu pemerintah, tapi partai beda sikap ya boleh,” pungkas Jazuli. (Ndy/Sss)

Iklan