Merebaknya kasus NII kemudian dikaitkan dengan keberadaan NII Komandemen Wilayah IX  (NII KW IX) yang beroperasi di wilayah Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang dan Banten.  Ditengarai NII KW IX ini  sejak  puluhan tahun lalu telah berhasil diinfiltrasi oleh aparat intelijen. Sejumlah tokoh petinggi NII adalah binaan intelijen. Menurut politisi AM Fatwa, mantan Wakil Kepala BAKIN Ali Murtopo adalah aktor dibalik sepak terjang dan munculnya NII KW IX.

Tokoh NII yang pada mulanya direkrut Ali Murtopo adalah Danu Mohammad Hasan. Penggarapan terhadap Danu terjadi sekitar 1966-1967. Pendekatan intelijen terhadap para tokoh NII sendiri secara resmi telah dimulai pada awal 1965, dengan menugaskan seorang perwira Operasi Khusus (Opsus) bernama Aloysius Sugiyanto. Setelah Danu, Ali Murtopo membidik Ateng Djaelani Setiawan. Selanjutnya pendekatan terhadap para mantan petinggi sayap militer Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) lainnya yang berpusat di Jawa Barat dilakukan Pangdam Siliwangi saat itu, Mayjen Ibrahim Aji. Petinggi NII yang digarap itu adalah Adah Djaelani dan Aceng Kurnia.

Baik menurut kubu para mantan petinggi sayap militer maupun sayap sipil NII, politik pendekatan pemerintah orde baru melalui Ibrahim Aji, sangat diterima dengan baik, kecuali oleh beberapa individeu yang menolak uluran pemerintah tersebut, seperti Djadja Sudjadi dan Abdullah Munir. Para mantan tokoh sayap militer dan sayap sipil DI akhirnya makmur secara ekonomi. Hampir semua mantan tokoh DI mendapatkan modal  cukup untuk menangani proyek Inpres, SPBU atau agen minyak tanah. Operasi ini dijalankan oleh anak buah Ali Murtopo, Letkol Pitut Suharto.

Opsus dan intelijen kemudian meminta para mantan laskar NII tersebut mengkonsolidasikan kekuatan melalui reorganisasi NII ke seluruh Jawa dan Sumatra. Saat itu Ali Murtopo masih menjabat Aspri Presiden yang selanjutnya menjadi Deputi Operasi Ka BAKIN dan merangkap Komandan Opsus ketika mendekati detik-detik digelarnya ‘opera’ konspirasi dan rekayasa operasi intelijen dengan sandi “Komando Jihad” di Jawa Timur.

Dalam waktu yang bersamaan Soeharto menyiapkan Renstra (Rencana Strategis) Hankam (1974-1978) sebagaimana dilakukan ABRI secara sangat terorganisir dan sistematis melalui penyiapan 420 kompi satuan operasional, 245 Kodim sebagai aparat teritorial dan 1300 Koramil sebagai ujung tombak intelijen dalam gelar operasi keamanan dalam negeri yang diberi sandi Opstib (operasi ketertiban) dan Opsus.

Dari sinilah pendekatan itu makin serius dan signifikan. Ali Murtopo mengajukan ide pembentukan dan pembangunan kembali kekuatan NII, guna menghadapi bahaya laten komunis dari utara maupun dalam rangka mengambil alih kekuasaan. Ide Ali Murtopo ini selanjutnya dijalankan Danu Mohammad Hasan yang dipandu perwira Bakin Pitut Suharto, dan disambut Dodo Muhammad Darda, Tahmid Rahmat Basuki dan H. Isma’il Pranoto (Hispran).

Karena Pitut memiliki kedekatan hubungan pribadi dengan Andi Sele di Makassar dan dengan H. Rasyidi [ayah AS Panji Gumilang, red] di Gresik,  Jawa Timur, pada tahun 1968 ia ditugaskan Ali Murtopo untuk mengolah hubungan dan keberadaan para mantan petinggi NII yang sudah dirintisnya sejak 1965 tersebut dengan kepentingan membelah mereka menjadi dua faksi. Faksi pertama diformat menjadi moderat untuk memperkuat Golkar, dan faksi kedua diformat bagi kebangkitan kembali organisasi Neo-NII.

Keterlibatan Pitut yang akhirnya dinaikkan pangkatnya menjadi pejabat Direktur Opsus di bawah Deputi III BAKIN terus berlanjut. Pitut tidak saja bertugas untuk memantau aktifitas para mantan tokoh DI tersebut, ia juga terlibat aktif menyusun berbagai rencana dan program bagi kebangkitan NII, baik secara organisasi maupun secara politik termasuk aksi gerakannya.

Berkat panduan Pitut, musyawarah dalam rangka reorganisasi NII yang meliputi Jawa-Sumatra pernah dilaksanakan di markas BAKIN saat itu di Jalan Senopati, Jakarta Selatan. Menurut  Al Chaidar, pada 24 April 1971 juga dilaksanakan pertemuan para tokoh NII di rumah Danu Mohammad Hasan selama tiga hari di Jalan Madrasah 240 Bandung atas sponsor BAKIN. Pembicara yang hadir pada waktu itu Hispran, Djaja Sudjadi, Kadar Solihat, dan Maman Tsani. Pertemuan itu menghasilkan pembagian-pembagian kontak NII, seperti pengangkatan tugas-tugas. Penggalangan oleh BAKIN inilah yang dikemudian hari mengasilkan kelompok Komando Jihad (KOMJIH).

Sepeninggal Ali Murtopo, hubungan mesra NII KW IX dengan intelijen terus dibina. Hubungan itu bahkan terlihat sangat mesra, ketika Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) dijabat Abdullah Mahmud Hedropriyono. Mantan Dandim Garuda Hitam Lampung yang terlibat dalam Peristiwa Lampung itu merupakan sahabat dekat Imam NII yang juga Syekh Ma’had Al Zaytun Abu Toto alias Abdus Salam Panji Gumilang (ASPG). Ketika mewakili Presiden Megawati Sukarno Putri berkunjung ke Ma’had Al Zaytun di Hergeulis, Indramayu, Jawa Barat pada 14-15 Mei 2003 silam, ASPG malah menyebut Hendro sebagai ‘pemilik’ Al Zaytun. Puji-pujian dan sanjungan juga keluar dari mulut ASPG untuk dedengkot BIN yang dia sebut sebagai sahabat karibnya itu.

“…Selamat datang, kunjungannya ke Ma’had Al-Zaytun ini. Ini sebenarnya bukan satu kunjungan. Tapi pemiliknya datang kembali; yang sudah agak lama. Kami, kalau sahabat tidak ketemu sepekan, …itu rasanya, Subhanallah,” ujar ASPG.

Merasa tersanjung dengan pujian selangit dari ASPG, Hendropriyono tak kalah tingginya dalam menyanjung Panji Gumilang. Ia bahkan terang-tarangan melamar menjadi bagian dari Keluarga Besar Ma’had Al Zaytun. “Ini semua Badan Intelijen Negara adalah saudara-saudara Bapak/Ibu sekalian, diterima atau tidak diterima, mendaftar sebagai saudara dan pengikut Al-Zaytun,” ujar Hendro disambut tepuk-tangan amat riuh dari para hadirin.

Dalam kesempatan itu, Hendro juga menceritakan tentang sepak terjangnya dalam membela Al Zaytun. Ia malah mengatakan bahwa kalangan yang menganggap Al Zaytun sesat adalah orang yang sesat dan membaca buku-buku iblis. “Bukunya orang yang iri hati. Bukunya orang yang iri hati!! Mudah-mudahan dia segera bertobat,” kata Hendro.

Pembelaan Hendropriyono terhadap Al Zaytun juga tidak main-main. Dalam pidatonya mewakili Presiden Megawati itu pula Hendro menyatakan akan menghajar siapapun yang menghujat Al Zaytun.

“Semasa saya masih kuat dan ada kuasa –begitu harusnya iman kita bukan?– dengan tangan!. Kalau ini nanti tidak bisa, dengan mulut. Kalo tidak bisa baru dengan doa.  Tapi semasa masih bisa dengan tangan, saya hajar siapa yang mau menghujat terus!,” katanya sambil   mengepalkan tangan kanannya memperagakan gerakan memukul dengan tangan kanannya, di hadapan para hadirin, diikuti dengan gemuruh tepuk-tangan yang amat riuh.

Terbukti, hingga kini Hendro masih membela keberadan NII KW IX yang bersembunyi di belakang Ma’had Al Zaytun. “Al Zaytun itu pesantren dengan nuansa pendidikan, tidak ada politik. Yang datang itu sejak Presiden Soeharto, BJ Habibie dan Presiden Megawati yang diwakilkan oleh saya. Jangan menuduh (Al Zaytun terkait NII KW 9), lebih baik diusut saja,” kata Hendro saat ditanya wartawan tentang keterkaitan Al Zaytun dengan NII.

Hendro juga membantah bila intelijen membekingi NII. “Tidak benar (dibekingi intelijen, red). Kita harusnya mengerti, kita sedang dalam panggung apa. Kita sekarang perang psikologi, perang memutarbalikkan fakta dan fitnah memfitnah,” kata Hendropriyono di Jakarta, Jumat (29/4/2011).

Sumber : http://suara-islam.com/news/tabloid/suara-utama/2674-nii-tak-mengancam-nkri