Katro loeh!! Pokoknya Haram Masuk Parlemen! Titik!!!

 

Masih sering bingung mengenai hukum masuk parlemen bagi seorang muslim? 🙄 Atau sudah langsung kabur ketika membaca judul PARLEMEN HARAM, PARLEMEN PRODUK KAFIR, PARLEMEN BLA-BLA-BLA-BLA…. :o: Atau bahkan sudah hampir muntah bahkah sudah sampai muntaber melihat perdebatan yang tidak ada akhir dari sekelompok muslim dengan muslim lainnya? 🙄 Capek? 🙄 Santai aja bro! Ini dunia! Beda pandangan? 🙄 Sah-sah aja lagi. Atau karena beda jama’ah? 🙄 Wajar aja dunk akh! Wong namanya juga manusia. Yang bikin capek itu sebenarnya adalah ketika kita harus memaksakan pandangan orang lain sama dengan kita. Ini yang berabe karena bikin mereka para musuh Islam bersorak-sorai dengan suka cita dan gembiranya. Gimana nggak seneng coba…. Ya minimal ngurangi kerjaan mereka dikit ghitu.

 

Oke bro n’ sis, beberapa orang yang sok paling paham tentang ilmu agama, selalu saja menggunakan alasan-alasan ngaco dalam pengambilan dalil (Istidlal). Ada yang mengatakan, “Ngapain ente masuk parlemen? Emang ente seneng ayat-ayat Allah diperolok-olokkan?”. Atau anggapan bahwa “Masuk parlemen sama juga ente mengakui kesekuleran”. Atau alasan lainnya yang teramat sangat dipaksakan.

 

Disini guwe gak mau menyimpulkan hukum HALAL atau HARAM bagi orang-orang Islam yang mau masuk parlemen. Karena kagak ada kapasitas guwe untuk membuat hukum tersebut. Guwe cuma ingin share tentang pandangan beberapa ulama yang membolehkan orang Islam masuk parlemen. Atau dengan kata lain, meyakinkan ente-ente bahwa masuk parlemen itu berada dalam zona khilafiyah, yang boleh ente ambil atau ente tolak!

 

Sabda Rasulullah SAW, “Sesungguhnya amal itu bergantung kepada niatnya.” (HR Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadits ini masyhur menurut kalangan Hanafiyah).

 

Ibnu Taimiyah berkata, “Itu merupakan perkara yang harus dibedakan menurut niat dan tujuannya. Siapa yang menjadi pembantu penguasa zalim, lalu menjadi penengah antara penguasa dan rakyat yang dizalimi agar penguasa itu menghentikan kezalimannya, ia adalah orang baik. Namun, jika ia cenderung membantu penguasa yang zalim itu, ia termasuk yang berbuat buruk.”[1]

 

Guwe ulangi, masuk parlemen bagi seorang muslim itu boleh selama niatnya karena Allah dan menjadi penengah antara penguasa dan rakyat yang dizalimi agar penguasa tersebut menghentikan kezalimannya.

 

Guwe yakin, seorang muslim yang ‘hanif’ mohon digarisbawahi ‘hanif’ insyaAllah tidak akan mengira dan tidak pernah terlintas dalam kesadarannya akan munculnya olok-olok kaum kafir di parlemen terhadap ayat-ayat Allah SWT. Bahkan, sekalipun ada, justru itu menjadi hujjah baginya untuk berada di parlemen untuk mengurangi kezaliman mereka semampunya atau sebagai pengimbang kekuatan kaum kuffar. Bukan malah lari dan menghindari kaum kuffar tersebut yang justru akan membuat mereka leluasa melecehkan Islam dan kaum muslimin.

 

Kalau sampai seperti itu, umat Islam jelas tidak akan memiliki wakil dan tidak tahu bagaimana meminimalisir hokum-hukum yang akan merugikan umat Islam karena tidak dapat menyalurkan aspirasinya dalam memperbaiki system sebuah Negara.

 

Bisa dibayangkan, seandainya fatwa haram masuk parlemen [yang tentunya masih debatable ini] benar-benar diterapkan. Umat Islam tidak memiliki satu pun wakil parlemen di negerinya sendiri. Apalagi Negara kita ini mayoritasnya muslim. Terus nggak punya wakil muslim yang bersih dan ‘hanif’? Oh My God! 👿 Apa kata dunia? 🙄 Pokoknya semua wakil-wakil rakyat itu semuanya nonmuslim, sekuler, bahkan ada yang musyrik atau atheis dan mereka seluruhnya tanpa terkecuali memusuhi Islam. Tentunya, sangat mustahil kepentingan umat Islam mendapat jatah yang wajar. Sebaliknya, jahiliyah mendapat tempat yang luas secara fikrah maupun hokum-hukumnya.

 

Terus kalo udah ghitu elo mau apa? 🙄 Mau ngelawan pemerintah? 🙄 Katanya yang ngelawan pemerintah itu Khawarij anjing-anjing neraka. Mau ngumpet ke kolong tempat tidur? 🙄 Nanti tetanggaan saya tikus dunk. Atau mau menutupi kemuslimannya dengan nyaruh jadi orang kafir dengan alasan DARUROT? 🙄 Atau pasrah aja, meski harus digantung pemerintah!

 

Aduh katro! Elo nggak usah menafikan sisi positif yang udah diraih wakil-wakil muslim kita yang hanif-hanif itu dech! Emangnya tahun 80an dulu [kalo elo udah lahir], elo-elo yang muslimah yang sekarang pada pake kerudung dulu elo pada bisa pake kerudung kaya sekarang [khususnya di sekolah negeri]? Kagak bisa nyong! 😈 Suwer tekewer-kewer! Elo tanya aja sama aktivis dakwah yang udah malang melintang dari tahun 80an kebawah.

 

Emang tahun 80an dulu, elo-elo yang cowok pada bisa pake training atau minimal celana dibawah dengkul ketika olah raga di sekolah negeri? Kagak nyong! Cowok-cowok jaman dulu itu seksi abis! Kalahin cewek-cewek begundal jaman sekarang yang pada pake celana hampir sebatas pangkal paha! Sekarang elo liat, anak-anak sekolahan kita! Mereka itu tiap Jum’at sudah diwajibkan pake androk panjang dan baju tangan panjang plus kerudung untuk seragam ceweknya, sementara untuk cowoknya pada pake baju koko plus celana panjang. Bahkan beberapa diantaranya sudah menjadi pakaian rutin. Kalo udah pada pake pakaian sopan ghitu kan otomatis mereka pada malu melacurkan diri. Kecuali emang udah dasarnya bejat. Mau dikondisikan gimanapun, Cuma hidayah Allah yang bisa menolongnya. Kalau zamannya nabi Khidir as, sudah pasti generasi-generasi gini dibunuhin semua biar nggak bikin repot orang tua.

 

Disini guwe mau tegasin ke elo-elo yang sok paling berilmu dan sholeh sendiri itu untuk lebih mawas diri dan jangan suka menafikan kebaikan-kebaikan yang mungkin saja timbul sebagai buah usaha dari kerja keras mereka di parlemen, pastinya dengan ijin dan ridha Allah. Makanya sekarang elo-elo bisa bebas sebebas-bebasnya melakukan aktivitas keislaman loe tanpa pernah ada yang larang.

 

Jangan cuma cari rusuh dan membangun permusuhan diantara umat Islam. Kalau elo mampu merubahnya dari luar system. Elo lakuin, jangan justru sibuk ngorek-ngorek kesalahan orang-orang yang secara enggak langsung udah elo generalisir yang berada di dalam system. Guwa tau lah, elo itu nggak punya keberanian untuk dakwah di parlemen. Makanya, kerjanya cuma cari-cari fatwa yang sesuai dengan nafsu lo yang pecundang itu.

 

Sori ni…. Manasin dikit… :mrgreen:   :mrgreen:

 

Berkata Ma’mun Al-Hudhaibi, “Ikhwan tidak melibatkan diri dalam parlemen untuk membuat produk hokum yang tidak Islami. Namun paling tidak, sedapat mungkin mencegah keluarnya hokum-hukum jahiliyah. Ikhwan menggolongkan pekerjaan itu sebagai bagian amar ma’ruf nahi munkar. Meski demikian, nahi munkar tidak akan berhasil hanya dengan slogan dan pernyataan bahwa hal ini atau hal itu haram. Namun, sebuah alternative lain pun mesti diperkenalkan untuk menghindari kesalahan fatal.” [2]

 

Apakah kita rela jika minuman keras (khamr) menjadi halal karena telah disahkan DPR/MPR? Apakah kita rela pelacuran mendapatkan legalitas karena telah sah menurut peraturan daerah (Perda) karena omzetnya sangat besar bagi pendapatan asli daerah? Apakah kita mau pelajaran agama dihilangkan dari sekolah hanya karena berbau SARA (dan itu sudah ditetapkan melalui Tap MPR). Apakah kita akan diam jika tabligh akbar atau majelis ta’lim dibubarkan karena dilarang UU antiterorisme? Apakah itu semua yang kita inginkan hanya karena haram berada di dalamnya sehingga di sana tidak satu pun aktifis Islam yang mencegah dan melawan semua itu?

 

Demikianlah masalah yang akan timbul yang ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Mufti yang professional akan mempertimbangkan berbagai factor yang ada dan tidak berpikir naïf dan pendek agar fatwa yang dihasilkan memiliki kekuatan yuridis dan membumi serta relevan dengan realitas yang berkembang di masyarakat. Bagi para mufti, ada baiknya memperhatikan nasihat Syaikh Al-Imam Muhammad Abu Zahrah rahimahullah,

 

“Syarat lain seorang mufti adalah harus tahu benar kasusnya dan mempelajari psikologi peminta fatwa dan lingkungannya agar dapat diketahui dampak negative maupun positif dari fatwa sehingga tidak menjadikan agama Allah SWT bahan tertawaan dan permainan.” [3]

 

Hal itu sama dengan keikutsertaan seorang muslim dalam pemerintahan yang zalim (tidak Islami). Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata,

 

“Segala puji bagi Allah. Jika ia berusaha berbuat adil dan menyingkirkan kezaliman menurut kesanggupannya dan kekuasaan itu mendatangkan kebaikan dan maslahat bagi orang-orang muslim daripada dipegang orang lain, ia diperbolehkan memegang kekuasaan itu dan dia tidak berdosa karenanya. Bahkan, jabatan itu lebih baik daripada berada di tangan orang lain dan menjadi wajib jika tidak ada orang lain yang sanggup memegangnya.”[4]

 

Ibnu Taimiyah melanjutkan,

 

“Jika ada yang berkata, ‘Engkau tidak boleh terlibat dalam kekuasaan itu dan engkau harus angkat kaki darinya’—padahal jika ditinggalkan akan diambil alih orang lain dan kezaliman semakin menjadi-jadi—berarti orang yang berkata seperti itu adalah orang yang bodoh dan tidak biasa membaca keadaan dan hakikat agama.”[5]

 

Bahkan, ada pandangan ekstrem dari Imam Izzuddin bin Abdus Salam,

 

“Jika orang kafir menjadi pemimpin suatu wilayah yang luas, lalu mereka melimpahkan kekuasaan kepada orang yang dapat mendatangkan maslahat bagi orang-orang mukmin secara umum, keadaan itu dapat dijalankan karena mendatangkan maslahat secara umum dan menyingkirkan mafsadat—sekalipun jauh dari rahmat syariat—karena memang orang yang memiliki kesempurnaan dan layak diserahi kekuasaan itu tidak ada.”[6]

 

Demikianlah pandangan yang mendalam dari para Imam kita. Adakah kita dapat mengambil pelajaran? Jika kit abaca sejarah umat ini dengan baik, niscaya akan kita temukan bahwa konsep parlemen telah ada dalam perjalanan kehidupan politik umat Islam pada masa-masa keemasannya. Pada masa Khulafaur Rasyid kedua, Umar bin Khatab ra, beliau telah menunjuk enam orang sahabat Nabi SAW yang senior dan ‘Alim[7] untuk mendiskusikan calon pengganti dirinya. Itulah parlemen sederhana dan sementara yang mewakili segenap suara umat Islam masa itu. Para ulama kita memberi nama ahlul halli wal aqli (Dewan Perwakilan). Adapun parlemen yang kita kenal saat ini adalah bentuk modern dan lebih kompleks dari ahlul halli wal aqdi saat itu.

 

Footnote:

[1] Yusuf Al-Qaradhawy, Fiqih Daulah, hlm. 269

[2] Ishlah edisi 67/Th. IV/1996, hlm. 23, kol 1

[3] Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqih, hlm. 595.

[4] Yusuf Al-Qaradhawy, Fiqih Daulah, hlm. 263

[5] Ibid, hlm. 265

[6] Ibid, hlm. 262

[7] Penunjukkan Umar ra kepada enam sahabat Nabi yang cerdas dan alim, menunjukkan bahwa orang yang layak menjadi Ahlus Syura dalam Ahlul Halli wal Aqli (dewan perwakilan) adalah bermoral, berpengalaman, berwibawa dan berilmu. Syarat-syarat ini telah ada pada enam sahabat tersebut. Sangat berbeda dengan parlemen saat ini, dengan dalil persamaan hak, di dalamnya dipenuhi orang-orang tidak bermoral, bodoh, pemalsu ijazah, dan tidak kompeten karena sangat minimnya kader berkualitas.

 

Sumber : Al-Ikhwan Al-Mukminun, Anugerah Allah yang terzalimi, Farid Nu’man, Pustaka Nauka, cetakan 2, 2004

Artikel terkait :

Iklan