Menelusuri Kelompok Islam Sempalan I:

  

Yang Anti dan yang Pro Demokrasi

 Reporter: Solahudin

(Penulis adalah wartawan freelance yang pernah bekerja pada majalah Ummat dan Panji Masyrakat)

  

detikcom – Jakarta, Sebagai kelompok terbesar, selama ini NU dan Muhamadiyah memiliki pengaruh kuat terhadap kehidupan sosialpolitik. Tapi ke depan mereka akan dapat saingan dari Hizbut Tahrir atau Partai Pembebasan dan Tarbiyah atau Ihwanul Muslimin. Yang terakhir sudah menjelma menjadi Partai Keadilan (sekarang Partai Keadilan Sejahtera).

       

Hizbut Tahrir alias Partai Pembebasan

       

Inilah kelompok yang punya nama mentereng: Hizbut Tahrir (HT) alias Partai Pembebasan. Riwayat HT dimulai dari sebuah partai politik Islam yang didirikan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhahani, ulama yang juga seorang kadi, pada 1953 di Al-Quds, Jerussalem. HT giat menggagas terbentuknya negara Islam sedunia alias khilafah islamiyah. Nah, untuk merealisasikan cita-citanya itu, HT membuat tiga tahapan perjuangan yang dikenal dengan sebutan marhalah.      Pertama, tahapan pembinaan dan pengkaderan (marhalah at tatsqif). Pada tahap ini yang dilakukan untuk membentuk kader-kader partai. Kedua, tahapan berinteraksi dengan masyarakat (marhalah tafaul Maa Al Ummah). Pada tahapan ini para kader partai di turunkan di tengah masyarakat. Mereka mencoba menjawab setiap permasalahan yang ada di masyarakat dengan pemikiran-pemikiran Islam. Diharapkan, masyarakat bisa tersadar bahwa jawaban satu-satunya atas persoalan mereka adalah Islam. Sedang tahapan terakhir adalah tahapan pengambilalihan kekuasaan (marhalah istilaam al hukm). Jadi, setelah masyarakat sadar bahwa Islam mampu menjawab setiap persoalan mereka, ummat harapannya akan menuntut dilaksanakannya penerapan hukum Islam, sekaligus pendirian negara Islam. Bagaimana di Indonesia? Ternyata, HT bukan barang baru. Ia masuk ke Indonesia pada 1982-1983. Awalnya, Kyai Mama Abdullah bin Nuh, pemilik pesantren AL-Ghazali Bogor mengajak Abdurahman Albagdadi, seorang aktivis Hizbut Tahrir yang tinggal di Australia untuk menetap di Bogor, Indonesia sekalian membantu pengembangan pesantrennya. Nah, saat mengajar di pesantren Al-Ghazali ini Abdurahman Albagdadi berinteraksi dengan para aktivis Islam dari Mesjid Al-Ghifari, IPB Bogor. Pemikiran-pemikiran HT yang diperkenalkan oleh Albaghdadi ternyata mampu memincut perhatian para aktivis mesjid kampus ini. Mulai lah dibuat halaqah-halaqah (pengajian-pengajian kecil) untuk mengeksplorasi gagasan-gagasan HT. Buku-Buku HT,  seperti Syaksiyah islamiyah, Fikrul Islam, Nizhom Islam mulai dikaji serius. Nah, dari Bogor lah HT mulai menyebar. Melalui jaringan Lembaga Dakwah Kampus, ajaran HT ini menyebar ke kampus-kampus di luar Bogor seperti UNPAD, IKIP Malang, UNAIR bahkan hingga keluar Jawa, seperti UNHAS. Pada tahun lalu untuk pertamakalinya HT secara terbuka unjuk gigi di hadapan publik untuk menyosialisasikan gagasan-gagasannya. Sebuah konferensi Internasional soal Khilafah Islamiyah digelar di Istora Senayan. Konferensi ini menghadirkan tokoh-tokoh HT dari dalam dan luar negeri sebagai pembicara. Di antaranya KH dr. Muhammad Utsman, SPFK (Indonesia), Ustadz Ismail Al-Wahwah (Australia), Ustadz Syarifuddin M. Zain (Malaysia), dan KH Muhammad Al-Khaththath (Indonesia). Nama terakhir itulah yang sekarang menjadi ketua HT Indonesia yang namanya sedikit diubah menjadi Sabab Hizbut Tahrir Indonesia (SHT). Nah, acara konferensi itu juga sebagai pertanda dimulainya tahapan kedua perjuangan HT di Indonesia: tahapan berinteraksi dengan masyarakat (marhalah tafaul maa al ummah).  Sebagaimana Hizbut Tahrir di Timur Tengah SHT pun berbentuk partai politik yang berideologikan Islam. Apakah SHT akan mengikuti pemilu? Belum jelas, pangkalnya SHT sendiri bersikap anti-demokrasi. Mereka memandang demokrasi itu tidak Islami. “Pengertian demokrasi adalah kedaulatan itu di tangan rakyat. Implikasinya hak membuat hukum ada di tangan rakyat, bukan di tangan Allah. Jika demikian. Maka demokrasi itu bertentangan dengan Islam yang mengakui hak membuat hukum itu hanya milik Allah,” ujar Ir Ismail Yuswanto, salah seorang petinggi SHT kepada majalah Suara Hidayatullah.  “Akibatnya, yang menang itu tidak selalu benar. Maka syariat Islam bisa kalah, padahal yang banyak itu tidak selalu benar. Saya kira relaitas politik mutakhir menampakkan paradoks demokrasi itu. Bukan yang paling baik dan benar yang menang,” tambah dosen Universitas Ibn Khaldum Bogor dan pengurus lembaga Syariah Economics and Management Institute itu.

       

Tarbiyah alias Ikwanul Muslimin Indonesia 

     

Ini adalah cerita soal Jamaah Tarbiyah –yang artinya pembinaan. Di kalangan Islam,  kelompok ini dikenal juga dengan Ikhawanul Muslimin (IM). Kelompok ini lahir di Mesir dan didirikan oleh Hasan Al-Banna pada 1950-an. Ia memprioritaskan diri sebagai kelompok dakwah yang bertujuan memperkenalkan Islam sebagai ajaran yang kaaffah, total dan utuh yang tak hanya berurusan dengan perkara salat, zakat, atau puasa, tapi juga meluas ke dalam setiap aspek kehidupan sosial, seperti ekonomi dan politik. Apakah mereka menganut pendirian Negara Islam (Daulah Islam)? Tentu saja. Namun bagi kelompok IM sendiri punya pandangan menarik. Menurutnya, upaya menegakkan sistem Islam akan percuma kalau umat Islam sendiri belum siap menerima syariat Islam sebagai sistem yang mengatur kehidupan pribadi dan sosial mereka. Karenanya, menurut pandangan IM, pembentukan Daulah Islam harus dimulai dengan tahapan-tahapan pembentukan pribadi-pribadi muslim (syahsiyah islamiyah), kemudian pembentukan keluarga-keluarga muslim (usroh muslimah), setelah itu akan terbentuk masyarakat islam (ijtima’iyah islam). “Kalau setiap orang sudah menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupannya, otomoatis negara Islam akan berdiri dengan sendirinya.”  Demikian ucapan yang sangat terkenal dari Hasan Al Banna. Gerakan IM ini masuk ke Indonesia pada 1980-an. Berbarengan dengan baliknya para sarjana-sarjana dari Timur Tengah ke Indonesia. Para alumni Timur Tengah ini membawa oleh-oleh berupa pemikiran-pemikiran IM yang telah mereka pelajari selama studi. Salah seorang tokohnya yang juga jadi ideolog gerakan IM di Indonesia adalah Abu Rido alias Abdi Sumaiti. Tokoh ini sempat aktif di Dewan Dakwah Islamiyah. Sebagaimana lazimnya, seorang ideolog sebuah gerakan, tak sering muncul di muka publik. Sumaiti lebih suka bermain di belakang layar. Gerakan ini disambut dengan bersemangat oleh para aktivis Islam di kampus. Pasalnya, para aktivis ini sebelumnya sudah cukup akrab dengan pemikiran para tokoh IM seperti Hasan Al Banna, Sayid Qutb, Sayid Hawa yang buku-bukunya sudah banyak diterjemahkan oleh beberapa penerbit Indonesia seperti Media Dakwah dan Pustaka Salman. “Rasanya seperti mimpi, yang asalnya kita hanya membaca buku-bukunya tiba-tiba IM hadir di Indonesia dan kita bisa bergabung. Exciting,” ujar Gungun, mantan mahasiswa UNPAD yang juga salah seorang tokoh IM di awal penyebarannya di Bandung. Awalnya Tarbiyah atau Ikhwanul Muslimin Indonesia ini bergerak di bawah tanah. Pola rekrutmen anggotanya melalui halaqah-halaqah yang berjalan secara intens dan tertutup. Maksudnya, dilakukan dengan sistem sel. Pola hubungan antar aktivis diatur dalam sebuah strata yang ketat dan menggunakan pola patron-klien. Gerakan ini menyebar di mesjid-mesjid kampus di seluruh Indonesia, baik di Jawa maupun luar Jawa. Bisa jadi inilah kelompok gerakan Islam sempalan terbesar di Indonesia sekarang ini. Paling tidak kita bisa melihat bahwa selepas Soeharto jatuh mereka berani muncul ke permukaan.      Gerakannya Tarbiyah yang awalnya hanya gerakan moral berubah jadi partai politik yang ikut Pemilu tahun 1999 lalu. Itulah Partai Keadilan. Bayangkan tak ada angin, tak ada hujan, kala mendeklarasikan diri, partai baru ini mampu membuat sesak Senayan. Sementara itu, dalam waktu tiga bulan partai ini telah memiliki 23 pengurus daerah di tingkat propinsi. Sementara di tingkat kabupaten telah terbentuk 200 pengurus cabang dan seribu lebih pengurus ranting di tingkat kecamatan. Sebuah kemampuan konsolidasi diri yang tak bisa dianggap enteng. IM sendiri memang tak mengharamkan demokrasi. Menurut tokoh IM di Mesir, Dr Yusuf Qardhawi dalam bukunya Fiqh Daulah fil Islam (telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Pustaka AL-Kautsar: “Fiqh Daulah dalam Perspektif Qur’an dan Sunnah”) secara jelas mengatakan, bahwa secara substansi demokrasi tidak bertentangan dengan Islam bahkan “Justru berasal dari Islam,” tegas Qardhawi. Ia memberi contoh dalam kasus penunjukan imam dalam shalat berjamaah. Rasulullah melarang seorang menjadi imam shalat yang tidak disukai oleh orang-orang yang menjadi makmum di belakangnya. Di dalam hadits disebutkan, “Tiga golongan yang shalatnya tidak bisa naik di atas kepala mereka sekalipun hanya sejengkal. Pertama, seseorang yang mengimami suatu kaum dan mereka tidak suka kepadanya…” (HR Ibnu Majah).  Nah, jika dalam shalat saja aspirasi para makmum harus diperhatikan, tentu lebih harus diperhatikan lagi dalam masalah kemasyarakatan, kenegaraan dan politik. Jadi IM tidak anti-demokrasi. (diks)

   Sumber : http://abuharits.cjb.net 

Iklan